Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membangun sarana dan prasarana penunjang pembangunan kawasan minapolitan di Palabuhanratu.

Wakil Bupati Sukabumi Ahmad Jajuli, Rabu (8/6), mengatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan persiapan untuk menyambut pembangunan kawasan minapolitan di Palabuhanratu yang menurut informasi akan dilaksanakan awal 2012.

Kami sudah membangun tempat pengawetan ikan, tempat pengolahan ikan, resto ikan segar dan lain-lain sebagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan kawasan minapolitan, kata Jajuli.
Jajuli menambahkan, pemkab siap menyambut pembangunan minapolitan karena dengan dijadikannya Palabuhanratu sebagai kawasan minapolitan dipastikan taraf ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat dan investor pun akan berdatangan.

Ia mengatakan, yang menjadi hambatan saat ini adalah sarana jalan menuju Palabuhanratu yang rusak sehingga selain membangun sarana penunjang, pihaknya juga melakukan perbaikan jalan menuju Palabuhanratu.

Perbaikan jalan kami targetkan selesai pada tahun ini, tambahnya.Saat ini proyek pembangunan kawasan minapolitan sudah memasuki proses lelang dan pembebasan lahan. Proses itu diharapkan selesai akhir tahun ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi menuturkan, pihaknya terus mendorong pembangunan kawasan minapolitan bisa secepatnya dilaksanakan. Kami terus mendorong dan mendukung rencana pembangunan ini, kata Badri.

Selain itu pihaknya juga berharap dalam proses pembangunan ini tidak ada oknum yang ingin merusak atau menggagalkan proyek dari Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten khususnya Palabuhanratu.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) Arief Rahman mengatakan, pembangunan kawasan minapolitan segera dilaksanakan, tetapi masih terhambat oleh pembebasan lahan.

Dijelaskannya, masih ada blok lahan yang menjadi sengketa antara warga dengan PT Pertamina. Jika blok ini selesai dibebaskan, pembangunan akan segera dilaksanakan. Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan pemerintah setempat untuk mengatasi atau menengahi masalah ini.



Bupati Sukabumi Sukmawijaya memastikan sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Sukabumi akan segera ditetapkan sebelum berakhirnya masa tugas Deden Achadiyat, sekda saat ini yang akan pensiun pada Juli mendatang. Dengan demikian, kata bupati, tidak akan terjadi kekosongan jabatan sekda.

Tunggu saja, insya Allah tidak terjadi kekosongan jabatan sekda. Sebelum Pak Deden pensiun, sudah ada penggantinya, jelas Sukmawijaya.

Meski demikian, dia tidak mau menjawab sosok yang bakal menggantikan Deden Achadiyat sebagai orang nomor tiga di jajaran Pemkab Sukabumi itu. Menurut Sukmawijaya, semuanya masih dalam proses penilaian.
Dia membenarkan bahwa tiga nama yang sudah diungkap media yakni Adjo Sardjono (Kepala BKD), Zenal Muttaqin (Kepala Dinas Pendidikan), dan Dodi Sumantri (Kepala Bappeda) sebagai nama-nama yang tengah diproses penilaiannya sebagai calon sekda. Sabar saja, tunggu tanggal mainnya, ujar Sukmawijaya sambil memasuki mobil dinasnya.

Perebutan kursi Sekda Kabupaten Sukabumi ini telah mengundang perhatian sejumlah kalangan di Kabupaten Sukabumi, termasuk organisasi kepemudaan dan LSM. Bahkan, ketika proses pencalonan sekda dimulai, sejumlah LSM ramai-ramai menyampaikan dukungannya terhadap salah satu kandidat.
Tidak cuma LSM, kalangan politisi di DPRD juga secara eksplisit menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon yakni Adjo Sardjono, karena dinilai mampu menjembatani kepentingan eksekutif dan legislatif.

Puluhan warga mendatangi kantor Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi untuk melaporkan hasil audit PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), Selasa (7/6). Mereka juga mempersoalkan dugaan penyalahgunaan dana PNPM sebesar Rp51 juta dan ADD sebesar Rp11 juta. Laporan warga itu disampaikan kepada BPD setempat. Dalam tuntutannya, mereka menginginkan pertanggungjawaban kepala desa dalam penggunaan dana PNPM dan ADD. Namun, saat mendatangi BPD, warga tidak dapat bertemu dengan kepala desa. Tim audit menyerahkan laporannya kepada wakil ketua BPD Cimaja, Sunarya yang disaksikan aparat desa. Kami kecewa karena orang yang dituju yaitu kepala desa tidak ada di sekretariat BPD. Saya tidak tahu alasan ketidakhadiran kepala desa, kata Ketua Tim Audit, Asep Bob, 50 tahun, seusai menyerahkan laporannya. Rencananya, kata Asep, dia dan warga yang datang bersamanya akan meminta penjelasan dari kepala desa terkait dengan penggunaan dana PNPM dan ADD. Dia menemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana yang berasal dari APBN dan APBD tersebut. Pak kades harus menunjukkan niat baiknya untuk menjelaskan penggunaan dana-dana tersebut, tandas Asep. Menurut dia, hasil audit yang ada di tangannya cukup lengkap dan memuat data serta temuan yang akurat. Asep mengancam, apabila kepala desa tidak ada niat untuk mempertanggungjawabkan dana PNPM dan ADD, dia dan rekan-rekannya akan meneruskan temuannya itu ke jalur hukum. Apabila Pak Kades tidak ada niatan baik untuk bertanggung jawab dalam masalah ini maka tim akan melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum, ujarnya. Besarnya dana PNPM yang disalurkan ke Desa Cimaja mencapai Rp650 juta. Dana ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik seperti kesehatan dan pendidikan.

Indikasi penyimpangan pada pengadaan buku perpustakaan yang dibiayai DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2010 terus dikembangkan jajaran Kejari Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek senilai Rp12,8 miliar itu sedang diselidiki kejaksaan atas dugaan adanya pengurangan kuota dan keterlambatan dalam pengiriman buku ke sekolah-sekolah.

Sampai Selasa (7/6), kejaksaan sudah meminta keterangan dari 138 kepala SD yang menerima kucuran DAK pendidikan 2010 dan Ketua Pemeriksa Barang dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, Yudi Arkadi. Seusai diperiksa jaksa, Senin (6/6), Yudi mengakui, pengadaan buku perpustakaan oleh PT Remaja Rosda Karya (RRK) tidak sesuai kontrak.

Dalam melaksanakan pengadaan buku tersebut, PT RRK tidak mengirimkan buku dengan jumlah dan jadwal pengiriman sesuai kesepakatan. Berdasarkan kontrak, 138 SD seharusnya menerima masing-masing 4.540 eksemplar buku.

Namun, faktanya jumlah buku yang dikirimkan ke sekolah-sekolah kurang dari jumlah itu. Beberapa kepala SD penerima DAK mengaku, jumlah buku yang diterimanya berkisar antara 3.000 sampai 4.000 eksemplar.
Selain itu, PT RRK tidak memenuhi jadwal pengiriman seperti tercantum pada kontrak. Semestinya, proses pengiriman buku sudah dituntaskan paling lambat tanggal 5 Januari 2011. Faktanya, sampai akhir Mei 2011, perusahaan yang kantor pusatnya di Bandung ini masih melakukan pengiriman buku perpustakaan ke sekolah-sekolah.

Dalam penjelasannya, Yudi menyatakan, dia tidak melakukan kelalaian dalam pemeriksaan barang. Dia sudah memeriksa kuantitas dan kualitas buku ke gudang PT RRK sebelum dibuat kontrak. Saat melakukan pemeriksaan itulah, Yudi mendapatkan buku dalam keadaan lengkap.

Kami tidak memeriksa ke tiap sekolah. Kami hanya memeriksa buku-buku itu di gudang milik PT Rosda Remaja Karya selaku pemenang proyek, kata Yudi.

Atas kekurangan kuantitas dan keterlambatan pengiriman, Tim dari Kejari Cibadak memperkirakan, kerugian negara yang timbul mencapai Rp641 juta. Namun, Disdik Kabupaten Sukabumi sudah ancang-ancang mengamankan uang negara akibat PT RRK yang tidak memenuhi kontrak.

Kuasa Pengguna Anggaran DAK pendidikan 2010 yang juga Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Kabupaten Sukabumi, Asep Sukandi menyatakan telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp1,8 miliar dari kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut.

Uang negara yang telah diselamatkan Disdik itu berasal dari uang jaminan penyelesaian kerja dan denda akibat keterlambatan pengiriman buku yang masing-masing besarnya 5 persen dari nilai kontrak Rp12,8 miliar.

Ketua Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Cibadak, Dedy Supardi menyatakan, pihaknya akan menyita cek senilai Rp1,8 miliar yang berasal dari PT RRK itu untuk kepentingan penyidikan. Cek tersebut sudah berada di tangan Disdik Kabupaten Sukabumi.

 

Salah seorang korban Laka Laut yang dapat diselamatkan Irfan (27) ketika mendapatkan perawatan diruang IGD RSUD Palabuhanratu

PALABUHANRATU ONLINE –  Tiga orang karyawan PLTU Palabuhanratu  terseret ombak di Pantai Gadobangkong,  Hotel Pondok Dewata Palabuhanratu , sore tadi minggu,29/5 sekira pukul  17.15 WIB.

Dua orang dapat tertolong nyawanya yakni, Irfan (27), Dedi (22) sedangkan kawannya Hariyusra  (21) tewas terseret ombak, ketiganya karyawan PLTU berasal dari Indramayu yang lagi berenang di pantai Gadobangkong .

Mereka bertiga berenang sejauh 25 meter dari bibir pantai, tiba-tiba Hariyusra tidak dapat melawan arus ombak dan terbawa dikedalaman 2 meter air laut, melihat kawannya terseret arus Irfan dan Dedi berusaha menolong, namun Dedi pun terbawa arus untung nyawanya dapat terselamatkan.

Saksi mata Ujang (20) warga Babadan Palabuhnaratu  yang sempat  menyelamatkan korban, mengatakan mereka bertiga berenang sejauh hampir 25 meter, tiba-tiba kawanya berteriak untuk minta tolong, kebetulan saya berenang tidak jauh dari TKP saya berusaha untuk menolong  korban, namun salah seorang dari mereka sudah tak bernyawa lagi kejadian sangat cepat sekali ujar, Ujang kepada Pratu Online.

Sementara ditempat terpisah ketua SAR Kabupaten Sukabumi, Okih Fajeri “ Data sementara ,korban bertiga berenang sejauh 25 meter dari bibir pantai, diduga disana ada arus bawah yang sangat kuat, ketiganya karyawan PLTU Palabuhanratu yang lagi berenang di pantai Gadobangkong  satu orang tewas yakni Hariyusra  dan dua orang dapat diselamatkan  Irfan (27), Dedi (22), ujar Okih ketika di RSUD Palabuhanratu.

PALABUHANRATU ONLINE – Pasca penataan kawasan lokasi surfing (selancar) di Pantai Cimaja, Kecamatan Cimaja sampai hari ini belum jelas pengelolaannya.

Padahal sejak kawasan itu ditata pada bulan Oktober 2010 oleh Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten  Sukabumi , fasilitas yang telah disediakn tidak terawat, dan terkesan mubazir.

“ Rencana awal untuk penataan pantai Cimaja hanya bangunan berupa Gazebo yang berlantai tiga, dimana setiap lantainya akan berfungsi sebagai rest area, loker dan judge tower ketika ada event lomba”, ujar Ciwong ketua Sukabumi Surfing Asociation (SSA)

Dia menganggap bahwa  penataan dipantai Cimaja tidak sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang hobi berselancar, dan bangunan di kawasan itu sudah dianggap lebih dai cukup jangan ada lagi bangunan dan penataan dikawasan itu, lebih baik anggaran berikutnya diberikan untuk pembinaan home industry yang semakin menggeliat di desa Cimaja. SSA mendukung apabila pengelolaan pantai Cimaja dikelola oleh Kompepar (kelompok penggerak pariwisata) , dan untuk itu kami mengajukan surat ke Dinas pariwisata kabupaten Sukabumi, jelas Ciwong Senin, 30/5/2011

Ketuterbang di daerah Citarate, Kecamatan Ciracap. Sampai saat ini rencana pembangunan lapangan terbang di kawasan selatan Kabupaten Sukabumi itu masih menunggu proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat.a DPRD Badri Suhendri mendukung inisiatif Pemprov Jawa Barat yang akan membangun lapangan

Pasti setuju karena lapangan terbang tersebut dapat menjadi faktor pendorong kemajuan bagi wilayah Kabupaten Sukabumi khusunya di wilayah selatan, kata Badri, kemarin.

Rencana pembangunan lapangan terbang itu, kata dia, berasal dari hasil pengkajian yang dilakukan Pemprov Jawa Barat. Pemkab Sukabumi tidak pernah mengkaji atau mengusulkannya karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangunnya.

Jadi ini merupakan bentuk perhatian dari provinsi kepada Kabupaten Sukabumi. Kita tentu harus menyambutnya karena daerah kita bakal mempunyai lapangan terbang tanpa harus mengeluarkan biaya, ungkap Badri.

Keberadaan lapangan terbang di kawasan selatan, lanjutnya, akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi daerah pesisir. Selama ini arus barang dan orang dari atau ke selatan terhambat oleh sarana transportasi dan waktu tempuh sehingga kemajuan di Ciracap dan sekitarnya tersendat-sendat.

Pembangunan lapangan terbang ini sejalan dengan program pengembangan kawasan selatan yang sedang digalakan Pemkab Sukabumi. Nantinya lapangan terbang dapat menjadi katalisator bagi kemajuan di kawasan selatan, ujar politisi asal Partai Demkorat ini.

Kawasan selatan sangat kaya dengan potensi pertanian, pertambangan, perikanan, dan pariwisata. Tanpa adanya sarana transportasi yang memadai, potensi-potensi tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lapangan terbang di Ciracap dapat menjadi penghubung udara ke Bandung, Jakarta, Pangandaran dengan menggunakan pesawat kecil.

Perjalanan dari Jakarta ke Ciracap pada hari-hari normal bisa memakan waktu 7 sampai 8 jam. Dengan pesawat kecil, jarak Jakarta – Ciracap ditempuh dengan waktu setengah jam, kata dia.

Dengan tersedianya lapangan terbang di selatan, lanjut Badri, pengiriman komoditas-komoditas kelautan dapat dilakukan dalam waktu cepat ke kota-kota besar. Angkutan udara ini juga dapat menumbuhkan minat investasi di kawasan selatan. Para pemiliki modal besar tidak perlu lagi dipusingkan dengan perjalanan darat yang lama saat akan berkunjung ke pesisir Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi – Insfeksi mendadak yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi menemukan air minum dalam kemasan (AMDK) yang sudah kadaluarsa tetap beradar di pasaran.

Sidak rutin yang kami lakukan di khususnya di pasar tradisional dan beberapa tempat lainnya ternyata masih banyak AMDK yang sudah kadaluarsa tetapi masih dijual, kata Kepala Seksi Industri, Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAH) Diskopridagsar, R Iwan Wirawan, Selasa (24/5).

Menurutnya, AMDK yang sudah kadaluarsa tersebut diduga masih banyak beredar di pasaran khususnya pasar tradisional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih beredarnya AMDK yang kadaluarsa seperti tidak segera mengganti AMDK oleh penjual atau pedagang atau ada kelalaian lainnya.

Iwan menambahkan, sidak seperti ini akan rutin dilakukan tetapi untuk waktunya tidak dijadualkan karena khawatir bocor. Untuk pedagang atau penjual, kami hanya memberikan tegoran dan melakukan pendataan tetapi jika ditemukan di tempat yang sama bisa saja usahanya ditutup karena sudah merugikan konsumen, tambahnya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi, Memed Jamaludin menuturkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha mulai dari pedagang trasional sampai mini market.

Masih banyaknya ditemukan AMDK kaduluarsa di pasaran karena minimnya perhatian dari pedagang yang lalai mengganti barang yang tidak laku tetapi masih tetap dipajang untuk dijual, tuturnya.
Ia menandaskan, pihaknya juga akan melakukan tindakan tegas kepada pengusaha yang nakal atau curang yang kerap merugikan konsumennya.

Sukabumi Penipuan gaya baru melalui sms marak terjadi di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Uniknya, sms tersebut menggunakan bahasa Jawa dan isinya permintaan pulsa karena pengirimnya sedang menghadapi situasi darurat. Sepanjang Selasa (24/5), paling tidak empat warga Sukabumi menerima sms tersebut. Mereka ditemui saat bersama-sama akan mengadukan sms gelap itu ke salah satu kantor cabang provider telepon seluler.

Saya kan asal Tapanuli, tidak ngerti bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda saya ngerti karena sudah belasan tahun tinggal di Sukabumi. Kata teman saya yang bisa bahasa Jawa, sms tersebut berisi permintaan pulsa. Saya abaikan saja karena ini pasti penipuan, kata Abu Hanifah Nasution yang tinggal di Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Isi sms gaya baru itu selengkapnya berbunyi, Iki bpk,nyileh hpne kongco.Tulong tukuno Bpk pulsa 25 ewu nang nmr anyare Bpk,iki nomore 08xxx2932945 pnting,mrgo bpk ono mslh.mengko Bpk seng nelpon awakmu. Abu Hanifah yang merasa kesal dengan pesan singkat seperti itu, menjawab dengan kalimat, Bapak pancen oye menyadur ucapan dalang Ki Manteb Soedharsono pada iklan obat batuk.

Selain Abu, dua warga Kabupaten Sukabumi yaitu Cece Ardiansyah asal Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh dan Dadan Mardiawan warga Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja menerima sms berbahasa Jawa tersebut. Satu orang lagi, Iyong yang tinggal di Jalan Kosasih Kota Sukabumi.

Cece yang sedikit memahami bahasa Jawa mengira sms itu berasal dari atasannya yang tinggal di Pekalongan. Karena itu dia bergegas mencari konter untuk membeli pulsa 25 ribu. Namun karena sedang kalut, Cece salah mengirimkan pulsa, dia malah menstransfer pulsa ke nomor salah seorang temannya.
Saya hampir menjadi korban penipuan berkedok minta pulsa setelah menghubungi nomor pengirimnya, tidak diangkat-angkat. Saya terlanjur mengirimkan pulsa tapi bukan ke nomor pengirim sms, kata Cece.
Adapun Dadan, walaupun gelap dalam berbahasa Jawa, dia langsung mengirimkan pulsa ke nomor tersebut. Dadan yang mempunyai guru spiritual orang Jawa menduga sms itu berasal dari gurunya. Begitu membaca pesan singkat itu, tanpa memahami artinya, dia mengirimkan pulsa seperti yang diminta.

Saya kira itu nomor yang baru kepunyaan guru saya. Makanya saya langsung kirim pulsa berdasarkan angka yang tertera pada sms yang masuk. Saya sadar telah tertipu setelah menghubungi guru saya lewat nomor yang biasa, jelas Dadan.

Sikap tidak peduli terhadap sms minta pulsa itu ditunjukkan Iyong. Dia menganggap sms itu salah kirim, pengirimnya tidak tahu kalau Iyong tidak bisa berbahasa Jawa.

Calon jamaah haji yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan rukun Islam kelima mengeluhkan karena adanya pungutan sebesar Rp110 ribu oleh pihak Penyelenggara Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama (Kamenag) Kabupaten Sukabumi.

Ini dituturkan seorang calon jamaah RI, warga Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/5), yang mengatakan bahwa saat pendaftaran ibadah haji untuk tahun ini dirinya dipungut biaya Rp110 ribu yang alasannya untuk biaya foto.

Yang saya tahu untuk pembayaran ibadah haji seluruhnya gratis, tetapi mengapa diminta uang Rp110 ribu yang alasannya untuk biaya foto, katanya.

Ia menambahkan, yang anehnya lagi setelah dilakukan pembayaran dirinya tidak menerima kwitansi dari pihak penyelenggara haji, sehingga dirinya mempertanyakan uang tersebut sebenarnya untuk biaya foto atau administrasi lainnya. Jika benar untuk biaya administrasi foto kenapa tidak diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran, tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Kamenag Kabupaten Sukabumi, Adang Shabarna mengakui memang ada pungutan Rp100 ribu tetapi bukan Rp110 ribu dan itu biaya untuk foto.
Selain itu, pihaknya juga tidak memaksa kepada para pendaftar calon peserta ibadah haji untuk difoto disini. Kami mempersilahkan kepada mereka agar bisa menyerahkan foto untuk kelengkapan administrasi, namun untuk memberikan kemudahan kepada pendaftar maka kami menyelenggarakan foto di sini dan biayanya pun sudah dipublikasikan, tutur Adang di kantornya.

Adang mengungkapkan, mungkin warga tersebut tidak mengetahui adanya pungutan tersebut, selain itu juga biaya itu pun sudah termasuk salah satu ketentuan dari delapan ketentuan ibadah haji.
Mungkin staff kami yang salah dalam penyampaiannya jika tidak terima silahkan kembali lagi kesini dan kami akan mengganti uang tersebut, ungkapnya.

Lebih lanjut menurutnya, kelebihan dari foto di tempat ini adalah untuk menjaga keamanan arsip, karena khawatir jika foto dipegang oleh pendaftar ada yang hilang dan sulit lagi untuk memberikan foto. (